Ciptakan Pengelolaan Keuangan Akuntabel dan Transparan, Harap Bupati:

Barru—Pemerintah Kabupaten Barru menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Selatan, bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (28/03/2024).

LKPD diserahkan oleh setiap Kepala Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah, Pasal 56 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyerahkan laporan keuangan unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan.Penyerahan LKPD dilakukan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir pada tiap tahunnya.

Baca juga: Pemprov Sulsel - Korlantas Polri Komitmen Optimalkan PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor

Laporan keuangan unaudited tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Barru tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M. Si dan diterima langsung Kepala perwakilan BPK Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Subauditorat Sulawesi Selatan III Ida Bagus Agung Siddhiwaskita.

Penyerahan laporan keuangan unaudited tahun anggaran 2023 didahului dengan penandatanganan berita acara serah terima.

Baca juga: Pelantikan APDESI, Gubernur Sulsel Minta Para Kades Dorong SDM Yang Unggul

Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Selatan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barru karena telah menyerahkan LKPD.” Setelah diterimanya LKPD hari ini, kami akan segera menugaskan tim pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan dalam rangka memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan ” Pungkasnya.

Sementara itu Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan atas diterimanya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barru untuk segera ditindaklanjuti dan dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut.

Baca juga: Sekprov Sulsel Minta Ombudsman Kawal Pengaduan Masyarakat

”Kami sangat mengharapkan dukungan dan support dari BPK perwakilan Sulawesi Selatan untuk dapat lebih baik lagi dalam mengelola keuangan daerah Kabupaten Barru. Tentunya hal ini Bukan sekedar tuntutan aturan akan tetapi ini merupakan asistensi atau pembinaan jalannya pemerintahan setiap tahun terkhusus pelaksanaan APBD” ujarnya.

Bupati Barru juga menyampaikan harapannya kepada seluruh perangkat daerah yang menjadi pengelola keuangan daerah utamanya BPKAD, Inspektorat dan BPK sebagai pemeriksa eksternal untuk bisa bersinergi dengan baik dan dapat menjadi benteng yang ampuh dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Baca juga: Taufik Basari: PPHN Penting Sebagai Upaya Keberlanjutan Pembangunan

Turut hadir pada kegiatan ini, Sekda Barru Dr. Ir. Abustan, Kepala BPKAD Abu Bakar, Kepala Inspektur Kab. Barru Abd. Rahim.